Sofifi – Kamis (21/11/2025), Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai menghadiri undangan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang dilaksanakan oleh Kedeputian I bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara. Tujuan dari kegiatan ini adalah pembinaan kinerja dan meningkatkan kapasitas UPT dalam menerapkan Prinsip Good Regulatory Practice (GRP) pada Proses Pengawasan Obat TBC.
Peserta pembinaan yang hadir dalam acara diantaranya Direktur Standardisasi Obat Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Plt. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Direktur Registrasi Obat, Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Kepala Balai POM di Sofifi beserta staf, dan Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai beserta staf. Kegiatan dilakukan dengan metode hybrid.
Mewakili Deputi I BPOM, hadir Shanti Marlina selaku Plt. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Pada kunjungan ini, beliau menekankan bahwa keberhasilan BPOM dalam melaksanakan pengawasan tidak terlepas dari sinergi, kerjasama, dan kolaborasi yang kuat antara UPT dan BPOM Pusat. “Kerja sama yang berkelanjutan dapat membangun kepercayaan dan hubungan kerja lebih baik, yang sangat penting untuk pelaksanaan pengawasan yang berkelanjutan dan efektif,” jelas Shanti.
Melalui kesempatan ini, Loka POM di Kab. Pulau Morotai dan Balai POM di Sofifi berkesempatan untuk memaparkan capaian kinerja, permasalahan yang dialami UPT, rencana tindak lanjut sampai dengan Oktober 2025. Pemaparan tentang capaian kinerja disampaikan langsung oleh Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai, Salman Fariesy. Setelah pemaparan dari masing masing UPT, dilanjutkan dengan diskusi, dan pemberian materi tentang Prinsip Good Regulatory Practice pada Proses Pengawasan Obat TBC oleh Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya.
“Loka POM di Kab. Pulau Morotai merupakan wilayah kepulauan sehingga mempengaruhi pola peredaran Obat dan Makanan. Selain itu, juga perubahan iklim berpengaruh kepada potensi adanya badai sehingga pegawai kami bisa saja mengalami kecelakaan kerja di laut. Untuk itu, kami sangat berhati-hati dalam melaksanakan tugas terutama di wilayah Kab. Halmahera Utara. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan, kami selalu melakukan yang terbaik dalam mencapai target yang diberikan,” tegas Salman.
Dengan adanya pembinaan kinerja, diharapkan Loka POM di Kab. Pulau Morotai dapat mewujudkan peningkatan efektivitas pengawasan melalui kolaborasi yang sinergis antara BPOM Pusat dengan UPT di daerah. Hal ini mencakup pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, yang ditunjukkan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kolaborasi antara BPOM Pusat dengan UPT juga dibutuhkan untuk mendukung proses penerapan GRP pada pengawasan obat TBC di Sofifi maupun Kab. Pulau Morotai. (RI dan KN)
