Pulau Morotai – Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai menghadiri kegiatan Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai di Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan pada Selasa (23/07/2024). Kegiatan ini dilaksanakan serentak di 27 provinsi di Indonesia karena tingginya risiko penularan virus polio di provinsi lain akibat masih rendahnya cakupan imunisasi polio injeksi (IPV), status KLB Polio di Indonesia dianggap WHO masih berlangsung, dan rekomendasi Komite Imunisasi Nasional untuk melindungi anak melalui pemberian imunisasi tambahan melalui PIN.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Totodoku, Bidan Polulu menyampaikan pemberian imunisasi polio perlu dilakukan pada anak usia 0-7 tahun guna mencegah virus polio. “Kegiatan PIN Polio yang dlaksanakan hari ini menyasar anak usia 0-7 tahun untuk diberikan vaksin polio tetes. Vaksin polio ini penting untuk mencegah virus polio yang dapat mengakibatkan kelumpuhan permananen,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Burnawan dalam sambutannya menyampaikan pemberian imunisasi secara masif dan merata perlu dilakukan melalui PIN Polio guna mencegah virus polio. “Saya mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan PIN Polio. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh komponen masyarakat, mulai dari para orang tua, tenaga kesehatan, dan kita semua yang hadir saat ini untuk bersatu dan menyebarkan informasi tentang pentingnya imunisasi ini,” jelasnya.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sistem Pengawasan Obat dan Produk Biologi termasuk vaksin dilakukan oleh BPOM RI sesuai dengan sistem dan prosedur Internasional yaitu dengan melakukan pengawasan pre-market (selama proses produksi sampai sebelum produk diedarkan) dan post-market (selama produk diperedaran). Tujuan pengawasan vaksin adalah untuk menjamin dan memastikan keamanan, khasiat, dan mutu dari vaksin. Selain itu, pemantauan keamanan vaksin juga dilakukan melalui surveilans KIPI, bahkan BPOM termasuk UPT juga melakukan sampling dan pengujian vaksin apabila ada indikasi keamanan terkait produk vaksin. (MRS)
